Teknik dan Alat Pengumpulan Data Dalam PTK

Pada penelitian tindakan kelas, baik data kualitatif maupun data kuantitatif diperlukan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada kinerja guru, hasil belajar peserta didik, perubahan kinerja peserta didik, dan perubahan suasana kelas.

Secara umum, ada dua macam teknik pengumpulan data PTK, yaitu secara kualitatif  (berdasarkan pengalaman) dan secara kuantitatif (berdasarkan jumlah).

Teknik pengumpulan data  yang sering digunakan dalam PTK adalah secara kualitatif yang terdiri dari  3 macam yaitu:

A. Teknik Melalui  Observasi. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap  hal-hal yang diamati dan mencatatnya . Alat pengumpul data nya (instrument) disebut lembar observasi.  Adapun  jenisnya sebagai berikut:

1.Observasi partisipan (participant observation). 
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh subyek peneltian .

Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui apa tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Misalnya, guru yang bertindak sebagai peneliti didalam kelasnya. Sebagai guru, peneliti hendaknya mencatat hasilpengamatannya secara sistematis.

2.Observasi non-partisipan (non-participant nbservation)
 Didalam jenis observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung, penelitihanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti. Pengumpulan data dengan observasi ini tidak akan mendapatkan data yang akurat karena peniliti tidak mengalami secara langsung apa yang dirasakan oleh objek penelitiannya.

Contohnya, seorang guru yang bertindak sebagai pengamat di kelas guru lain yang mengajar (bukan di kelasnya) dan guru tersebut hanya mengamati apa yang terjadi di dalam kelas tersebut.

3.Observasi terstruktur
Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti variable apa yang akan diamati

4.Observasi tidak terstruktur 
Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan  pengamatan peneliti tidak menggunaklan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

5.Observasi terbuka 
Observasi terbuka merupakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Misalnya ketika melakukan tanya jawab dengan siswa, segala sesuatu yang terjadi ketika kegiatan itu berlangsung dicatat oleh guru sebagai bahan observasi yang selanjutnya akan dianalisis dan akhirnya dibuat kesimpulan.

6.Observasi terfokus, 
Observasi terfokus dilakukan apabila peneliti ingin mencari data denganmenfokuskan masalah yang akan ditelitinya, misalnya peneliti ingin mengumpulkan data tentang pola interaksi antara guru dengan siswa melalui teknik bertanya guru.

7.Observasi Sistematik,
Observasi sistemik  cenderung menggunakan skala yang pada dasarnya adalah hasil pemikiran orang lain yang menyusun skala tersebut, selain itu pengamatan dengan menggunakan skala akan sangat menekankan pada aspek penelitian kuantitatif, yang akan mendahulukan perhitungan jumlah dibandingkan dengan kualitas analisisnya.

B. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, angket, skala sikap, atau tes.

Alat yang digunakan adalah pertanyaan oleh peneliti yang telah disusun pada lembar wawancara, angket, lembar skala sikap atau  butir tes.

1. Wawancara,
wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk  memperoleh iinformasi dari terwawancara, narasumberatau informan.

Ada beberapa jenis atau bentuk wawancara, diantaranya :

a.Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara/pertanyaan.

b.Wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus kepada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara itu berlangsung.

c.Wawancara tidak terstruktur ialah bentuk wawancara dimana prakarsauntuk memilih topik bahasan diambil oleh orangyang diwawancarai. Apabila wawancara sudah berlangsung, pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan, mengelaborasi, atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas.

d.Wawancara informal yaitu jenis percakapan bebas yang memungkinkan interviewer untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yangakan ditelitinya.

e.Wawancara formal berstruktur yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur, jadi guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden.

2. Angket atau kuesioner 
Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumentpengumpul datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Ada beberapa jenis angket yang dapat  digunakan

a.Angket tidak berstruktur (terbuka) ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Jawaban bebas disini maksudnya adalah uraian berupa pendapat, hasil pemikiran, tanggapan, dan lain-lain mengenai segala sesuatu yang dipertanyakan setiap item pada angket.
Contoh pertanyaan angket terbuka “Bagaimana pendapat anda mengenai proses pembelajaran ?”

b.Angket berstruktur (tertutup) ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya sudah disediakan  alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Angket berstruktur dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup ialah angket yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain.

Contohnya “Bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi?” a. sangat baik b. baik c. cukup d. kurang e. sangat kurang

Angket berstruktur dengan pertanyaan terbuka merupakan jenis pertanyaan angket yang juga termasuk kedalam angket tertutup, maksudnya alternatif jawabannya berbentuk pilihan ganda tetapi peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin tidak ada jawaban yang sesuai atau tepat, sehingga responden perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban lain yang lebih tepat.
Contoh : Pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian sukai?
Pembelajaran yang menyenangkan
Pembelajaran yang humoris
Pembelajaran yang santai
Pembelajaran yang komunikatif

Angket berstruktur dengan jawaban singkat, angket jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi antara angket tidak berstruktur dengan angket berstruktur. Contoh “Bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan materi yang disampaikan oleh guru?”

c.Jenis angket berdasarkan bentuknya, antara lain :
Angket pilihan ganda (sama dengan angket tertutup), angket isian, seperti angket tercheck list/ daftar cek, sehingga responden tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom yang sesuai

3. Skala, 
Skala adalah  seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subyek, obyek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat, nilai-nilai, dan minat. Ada beberapa jenis skala sikap yang dapat digunakan dalam penelitian, diantaranya skala Likert, skala Guttman, skala Thurstone, skala perbedaan makna (semantic defferential scale), dan rating scale. 

4. Tes
 Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis (prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan lainlain). Berkaitan dengan tes sebagai instrument PTK, tes dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

 a.Tes Lisan (Oral Test). Tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK.

b.Tes Tertulis (Writing Test). Tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis. Te tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu : tes essay atau  uraian dan tes obyektif .

C.Pengumpulan Data Melalui Pembuatan dan Pemanfaatan Catatan 

Teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan  ini meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal yang dapat dikumpulkan oleh guru baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain:

a. Dokumen Arsip
Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Misalnya daftar hadir perserta, nilai yang pernah diperoleh, biodata, catatan peserta didik  dan lain-lain.

b. Catatan Harian
Catatan harian (diaries) adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis dan penjelasan.

Catatan tidak hanya melaporkan kejadian tugas sehari-hari, melainkan juga mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam penelitian tindakan kelas. Kejadian khusus, percakapan, introspeksi perasaan, sikap, motivasi, pemahaman waktu bereaksi terhadap sesuatu, dan kondisi akan membantu merekonstruksi apa yang terjadi waktu itu

c. Catatan Lapangan
Yang dimaksud Catatan lapangan (field notes) dalam penelitian adalah bukti otentik berupa catatan pokok, atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif.

Catatan lapangan ini dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas.

Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai sumber data PTK.

d. Jurnal
Jurnal Harian adalah salah satu format yang merupakan modifikasi catatan lapangan (field notes) yang dapat dimanfaatkan oleh guru yang merangkap fungsi sebagai pelaku tindakan perbaikan dan pengamat dengan hasil yang menjanjikan.

Sebagaimana telah dikemukakan jurnal harian merupakan semacam catatan harian sehinggga dapat berfungsi sebagai rekaman pengamatan yang sangat efektif. Jurnal harian merupakan alat bantu yang lebih sederhana yang sangat praktis namun jugacukup produktif, sehingga cocok digunakan oleh pengamat yang juga sekaligus pelaku tindakan.

e. Peta (Map)
Peta tempat duduk peserta didik dalam kelas maupun letak peralatan dalam kelas sangat membantu guru yang baru pertama kalinya masuk ke kelas itu. Peta memberikan wawasan konseptual dengan alat untuk melakukan refleksi dengan cara berpikir kembali mengenai keadaan kelas.

f. Rekaman Foto, Slide, Tape, dan Video
Rekaman foto, slide, tape, dan video merupakan sumber data tidak tertulis yang dapat membantu guru dalam memantau kegiatannya di kelas sehingga peneliti mempunyai alat pencatatan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas.

Alat-alat elektronik ini berfungsi untuk menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwaperistiwa penting atau khusus yang terjadi atau ilustrasi dari episode tertentu sehingga dapat digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang peneliti catat di catatan lapangan, apabila memungkinkan

g. Artifak
Kelas juga kaya akan artifak, yaitu sumber data tertulis atau berupa visual yang dapat memberikan sumbangan pada pemahaman peneliti mengenai apa yang terjadi di kelas dan sekolah. Misalnya, penggunaan autentik asesmen berupa portofolio, memberikan kesempatan pada guru untuk memperoleh sampel pekerjan peserta didik selama periode waktu tertentu.

Baca juga: Sistematika Laporan PTK 

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu digunakan alat pengumpul data yang disebut dengan  instrument. Syarat sebuah instrument dalam PTK harus  memiliki validitas  dan reliabelitas. Instrumen yang memiliki validitas  adalah instrument yang mampu dengan tepat mengukur apa yang hendak/seharusnya  di ukur.

Misalnya, jika hendak mengukur minat peserta didik maka peneliti harus menyiapkan instrument untuk mengukur minat, bukan untuk mengukur kecerdasan atau pendapat peserta didik.

Reliabilitas menyangkut akurasi dan konsistensi alat pengumpul data. Apabila instrument berubah-ubah maka instrument tersebut tida dapat dipercaya. Misalnya tes yang digunakan hari ini tidak akan berubah jika digunakan pada minggu berikutnya( nilai kelompok yang menjawab tes tidak berbeda jauh)

D. Cara agar instrument pada PTK memiliki validitas

Menurut Lather (Supardi, 2006) ada bebrapa strategi yang digunakan

1. Face validity (validitas muka) , setiap anggota kelompok peneliti tindakan saling mengecek/menilai/memutuskan validitas suatu instrument dan data dalam proses kolaborasi dalam penelitian tindakan

2. Triangulation (Triangulasi) , yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian

3. Critical Reflektion (refleksi kritis) yaitu setiap tahap siklus tindakan dirancang untuk meningkatkan kualitas pemahaman.

4.Catalytic validity (validitas pengetahuan) yang dihasilkan peneliti tindakan bergantung pada kemampuan peneliti sendiri dalam mendorong adaya perubahan.

Selain cara di atas  Untuk menguji validitas instrumen, ada tiga komponen yang harus dilakukan, yaitu:

1.Pengujian validitas Kontruksi
Instrumen yang telah dikonstruksi mengenai aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandasan teori selanjutnya didiskusikan dengan ahli minimal tiga orang. Selanjutnya lakukan uji coba instrumen pada sampel sekitar 30 responden dari populasi yang akan dipakai. Setelah data ditabulasikan maka uji validitas konstruksi dilakukan dengan cara mengorelasikan antar skor item instrumen

2.Pengujian Validitas Isi
Untuk instrumen dalam bentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Untuk instrumen dalam bentuk non tes, dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan rancangan atau program yang telah disiapkan.

3.Pengujian Validitas Eksternal
Pengujian validitas eksternal dilakukan dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.

E. Cara agar  instrument pada PTK memiliki reliabilitas

Pengujiannya dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pengujian secara internal adalah pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Sedangkan pengujian secara eksternal dapat dilakukan dengan test-retest.

1. Konsistensi Butir
Buatlah dua instrumen yang butir-butir pertanyaan atau pernyataannya ekuivalen. Mislanya: “Berapa tahun usia anda?” adalah sama saja dengan “Anda lahir tahun berapa?” Lakukan pengujian dua instrumen ini pada responden dan waktu yang sama, tetapi sekali saja. Selanjutnya korelasikan data dari kedua instrumen itu. Bila korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen dinyatakan reliabel.

2. Test-Retest
Cara ini adalah dengan mencobakan instrumen beberapa kali kepada responden. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan dan berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen dinyatakan reliabel.

Bahan bacaan:

Arikunto, Suharsimi, dkk. (2006). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara

Struktur Organisasi Sekolah (Permendikbud No 6 Tahun 2019)

Salah satu tugas  manajerial kepala sekolah adalah menata struktur organisasi sekolah, menetapkan personil lengkap dengan rincian tugasnya. Sistem organisasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan tata kerja lainnya di sekolah.

Sebagai pedoman penataan  struktur  organisasi  sekolah yang lebih  baik ,  pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam peraturan tersebut diuraikan  kedudukan, tugas dan fungsi serta  struktur organisasi sekolah mulai dari tingkat, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang  mulai diberlakukan  tahun  2019/2020

Sekolah yang belum menyesuaikan kepada tata kerja dan struktur organisasi sekolah sesuai  Permendikbud wajib  memperbaikinya paling lambat 3 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan.

Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa  struktur organisasi sekolah dasar dan menengah sebagai berikut:

A.  Susunan organisasi SD terdiri atas:
    1. Kepala;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    3. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor  2 (dua)  terdiri atas:
    1. guru; dan
    2. pustakawan.
Untuk sekolah dasar tidak ada wakil kepala sekolah , tetapi memiliki jabatan pelaksana administrasi

 B. Susunan organisasi SMP terdiri atas:
   1. Kepala;
   2. wakil Kepala;
   3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada pont (2) untuk SMP paling banyak 3 orang untuk
melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

Jika diperhatikan strukturnya maka kepala sekolah berada dalam satu kotak yang hanya dibatasi garis, artinya keberadaan wakil kepala sekolah sangat diperlukan untuk membatu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial, supervisi dan kewira usahaan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) terdiri atas:
   1. guru; dan
   2. pustakawan.

C. Susunan organisasi SMA terdiri atas:
   1. Kepala;
   2. wakil Kepala;
   3. Subbagian Tata Usaha; dan
   4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua)  untuk SMA paling banyak 4 (empat) orang. Untuk melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor  3 (tiga)   dipimpin oleh kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional pada nomor 4 (empat) terdiri atas:
   1. guru; dan
   2. pustakawan.

D. Susunan organisasi SMK terdiri atas:
   1. Kepala;
   2. wakil Kepala;
   3. Subbagian Tata Usaha; dan
   4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) paling banyak 4 (empat) orang untuk  melaksanakan tugas yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha dan dunia industri, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga)  dipimpin oleh kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pont 4(empat) terdiri atas:
   1. guru; dan
   2. pustakawan.

E. Susunan organisasi SLB paling sedikit terdiri atas:
   1. Kepala;
   2. wakil Kepala;
   3. Subbagian Tata Usaha; dan
   4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada nomor  2 (dua) paling banyak mempunyai 3 (tiga) orang yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor  3(tiga)  membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) terdiri atas:
   1. guru;
   2. pustakawan; dan
   3. terapis.

F. Susunan organisasi SDLB, SMPLB, dan SMALB yang tidak terintegrasi paling sedikit terdiri atas:
   1. Kepala;
   2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   3. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:
   1. guru;
   2. pustakawan; dan
   3. terapis.

PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2019 KLIK DISINI 

Setiap unsur dalam struktur organisasi SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  1. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
  2. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Beberapa pengertian dalam permendikbud tersebut
:
1.Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.

2.Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dankebersihan.

3.Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

4.Subbagian Tata Usaha adalah Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan.

5.Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk
Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

7.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Baca Juga: Juknis Aturan  PPDB Tahun 2019







Cara Mengatur Paket Kegiatan Guru di MGMP/KKG

MGMP/KKG merupakan wadah guru dalam meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

Kegiatan PKB  dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. 

Metode PKB dapat dilaksanakan dengan berbagai cara melalui pendidikan dan pelatihan dan pengembangan diri di MGMP/KKG, kegiatan kolektif guru di sekolah atau pertemuan ilmiah, dan metode lainnya. 

MGMP- KKG menjadi wadah yang sangat strategis dalam melaksanakan program PKB, karena pesertanya terdiri dari semua guru yang sejenis dalam tingkat kabupaten kota, 

Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kegiatan MGMP-KKG ? sehingga dapat di hitung angka kreditnya?. Berikut ini penjelasannya. 

Kegiatan KKG/MGMP merupakan kegiatan pengembangan diri guru yang dilakukan pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG/MGMP (Buku 2 Tahun 2016). 

Dalam 1 tahun, guru dapat mengikuti kegiatan KKG/MGMP paling sedikit 12 X pertemuan. 
Pertemuan KKG/MGMP dapat diikuti dalam beberapa paket kegiatan. 

Setiap 1 paket kegiatan rutin di KKG/MGMP paling sedikit memerlukan 3 X pertemuan.  Di bawah ini contoh paket kegiatan guru di KKG/ MGMP

1. Paket Pengembangan Silabus, RPP, Bahan Ajar perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15 

2. Paket Pengembangan Instrumen Penilaian perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15

3. Paket Pengembangan Model-model Pembelajaran dan Jurnal Belajar perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15 

4. Paket Pembuatan/Pengembangan Alat Peraga perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15 

5. Paket Pengembangan Karya Ilmiah Guru (PTK/Tinjauan Ilmiah/ Buku/Modul/Diktat/ Kajian Buku/karya terjemahan) perlu minimal 4 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15

6. Pembuatan media pembelajaran dan penggunaannya minimal 3 kali pertemuan  mendapat angka kredit 0, 15

7. Penyusunan kisi-kisi  dan  soal ulangan semester atau USBN minimal 3 kali pertemuan mendapat angka kredit 0,15 

Cara menghitung angka kredit dari kegiatan KKG/MGMP 

Untuk mendapatkan Angka Kredit (AK), setiap paket yang diambil oleh guru di KKG/ MGMP adalah paket minimal dan kelipatannya. 

Contoh apabila kegiatan KKG/ MGMP Kabupataen “X”  dalam 1 tahun merencanakan 4 paket kegiatan huruf 1), 2), 3), dan 4) yang memenuhi kriteria minimal 3 X pertemuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap guru yg aktif akan memperoleh AK sebesar 4 x 0.15 = 0.60

Jika yg diperlukan adalah huruf a adalah 4 X pertemuan, maka nilai AK yg diperoleh tetap 0.15. 
Apabila kebutuhan guru utk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan di atas  lebih besar , maka yang diambil harus 2 paket yang sama, dan konsekuensinya guru akan mendapatkan Angka Kredit (AK) yang  besar dari 0.15, yaitu 2 x 0.15 = 0.3. 

Uraian di atas menjelaskan  bahwa setelah terbit buku 2 tahun 2016, maka perhitungan angka kredit dari kegiatan MGMP tidak lagi perpertemuan akan tetapi sistem paket.

Dalam hal ini , ketua MGMP bersama anggota harus merencanakan paket kegiatan yang harus dilakukan dalam satu tahun. Setiap paket minimal 3 kegiatan, dan masing-masing angka kreditnya 0,15

Kewajiban dan hak guru dalam mengikuti kegiatan KKG/MGMP

Setiap paket kegiatan yang diikuti oleh setiap guru harus dibuatkan laporannya dan produk kegiatannya. 

Apabila dalam 1 tahun seorang guru mengambil 4 paket kegiatan KKG/MGMP, maka ia harus menyiapkan 4 laporan singkat hasil kegiatan KKG/MGMP  beserta lampiran hasil produk kegiatannya dan bukti fisik pendukung. 

Laporan selama satu tahun yang diterima akan memperoleh angka kredit dan dimasukkan ke dalam unsur utama subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri. 

Seorang guru dapat memperoleh angka kredit yang akan dimasukkan ke dalam unsur penunjang dari kegiatan. KKG/ MGMP paling sedikit telah hadir aktif sebanyak 85%. 

Satuan hasil pelaksanaan paket kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat atas usulan dari Ketua KKG/ MGMP

Baca Juga: Mengukur Beban Kerja Guru



Tips Sukses Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Sekolah


Visitasi adalah kunjungan ke sekolah/madrasah oleh asesor untuk melakukan kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.

Petugas visitasi akreditasi sekolah adalah asesor yaitu tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Sebagai tenaga profesional maka assesor merupakan  orang  dalam melakukan tugasnya harus  memiliki kemampuan kemampuan teoritis, teknis dan praksis serta  berpegang teguh kepada nilai moral dan etika yang mengarahkan dan  mendasari perbuatan atau tindakannya

Tips -1 : Asesor Memahami Prinsip-Prinsip  Visitasi Akreditasi Sekolah

Dalam melaksanakan  visitasi  ke sekolah  asesor senantiasa  berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Prinsip Efektif 
Pelaksanaan visitasi hendaknya mampu menjaring informasi yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memerlukan.

2. Prinsip Efisien 
Pelaksanaan visitasi dibatasi pada hal-hal yang pokok saja, namun cukup memberikan gambaran yang utuh dan terfokus pada substansi yang telah ditetapkan.

3. Prinsip  Objektif 
Hasil visitasi didasarkan pada sejumlah indikator yang dapat diamati langsung oleh asesor di sekolah/madrasah.

4. Prinsip  Mandiri 
Pelaksanaan visitasi diharapkan dapat mendorong sekolah/madrasah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen penyelenggaraan sekolah/madrasah dalam rangka pemberdayaan sekolah/madrasah.

Tips -2 : Asesor Memahami Tugas dan Tanggungjawab Dalam Visitasi 

Tugas dan tanggungjawab asesor dalam melakukan visitasi ke sekolah adalah melaksanakan  visitasi secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya.

Dalam melaksanakan tugasnya assessor senantiasa menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAN-S/M Provinsi. Secara rinci tugas asessor dalamakreditasi sekolah adalah :

1.Melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.

2.Memasukkan data hasil visitasi pada Sispena-S/M .

3.Melaporkan hasil visitasi kepada BAN-S/M Provinsi

Tips -3 : Asesor Memahami Langkah dan Ketentuan  Kegiatan Visitasi 

A. Persipan Asesor

1. Asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan dari BAN-S/M Propinsi.

2. Asesor menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tentang pelaksanaan visitasi di sekolah yang ditugaskan BAN-S/M Provinsi

3. Asesor menelaah dan mempelajari DIA sekolah/madrasah yang akan divisitasi.

4. Melengkapi perangkat  akreditasi yang dibawa ke sekolah terdiri dari Instrumen akreditasi, Petunjuk Teknis, dan IPDI

B. Kegiatan Temu Awal dan Pelaksanaan Visitasi 

1. Mengadakan pertemuan awal dengan warga sekolah, menunjukkan surat tugas asesor kepada Kepala Sekolah/Madrasah, menjelaskan maksud/tujuan dan mekanisme visitasi. Sekolah/madrasah menjelaskan profil sekolah/madrasah,  dokumen, data, dan informasi pendukung terkait pemenuhan 8 SNP.

2. Asesor melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan studi dokumen, observasi , wawancara dan mendokumentasikan kondisi sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah/madrasah.

3. Masing-masing asesor melakukan observasi kelas yang berbeda minimal 2 (dua) jam pelajaran.

4. Asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian sesuai instrumen akreditasi berdasarkan data, dokumen, dan hasil pengamatan di sekolah/madrasah.

5. Masing-masing asesor melakukan penilaian terhadap 8 SNP secara menyeluruh.

6. Tim asesor mendiskusikan temuan-temuan hasil visitasi.

C. Kegiatan Temu  Akhir (di hari ke-2)

1. Asesor menyampaikan temuan-temuan hasil visitasi kepada sekolah/madrasah dengan catatan tidak dibolehkan memberitahu atau gambaran nilai yang dicapai sekolah

2. Asesor memberi waktu untuk diskusi dengan pihak sekolah tentang hasil verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian

3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah

4. Asessor menyampaikan kesan/pesan  dan ucapan terimakasih atas kerjasama penyelenggaraan  visitasi dapat terlaksana dari awal hingga akhir.

D.  Pelaporan Hasil Visitasi  

Masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu (laporan individu); dan Ketua Tim Asesor mengisi nilai kelompok (laporan kelompok) dan rekomendasi hasil visitasi pada aplikasi Sispena-S/M.

Laporan kelompok dan rekomendasi dicetak dari aplikasi Sispena-S/M dan ditandatangani oleh kedua asesor untuk diserahkan ke BAN-S/M Provinsi.

Ketua Tim Asesor mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi berupa: a) 4 (empat) foto sarana dan prasarana; b) 4 (empat) foto kegiatan sekolah/madrasah; c) 1 (satu) foto kegiatan temu awal, dan d) 1 (satu) foto kegiatan temu akhir, pada aplikasi Sispena-S/M.

Asesor membuat laporan lengkap hasil visitasi yang terdiri dari: 

1.Fakta Integritas Asesor berupa hardcopy

2.Laporan individu  dalam bentuk Softcopy

3.Laporan kelompok  dalam bentuk hardcopy dan softcopy

4.Rekomendasi  dalam bentuk hardcopy dan softcopy)

5.Dokumentasi sekolah/madrasah  dalam bentuk softcopy

Tim asesor menyerahkan laporan kelompok dan rekomendasi ke BAN-S/M Provinsi, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah visitasi.

Penyerahan laporan tim asesor tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat satu minggu setelah visitasi dilaksanakan, dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Tim Asesor tentang Pelaksanaan Visitasi.

 Tips -4 : Asesor Konsisten terhadap waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan visitasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari (minimal 5 jam per hari) di sekolah/madrasah. Untuk sekolah/madrasah yang berlokasi di daerah 3T, waktu visitasi dapat diperpanjang sesuai kondisi lapangan.

Khusus untuk SMK waktu visitasi (jumlah hari) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah program keahlian. SMK yang memiliki sampai 2 program keahlian kegiatan visitasi di sekolah dilaksanakan 2 hari, untuk 3-5 program keahlian dilaksanakan 3 hari, dan lebih dari 5 program keahlian dilaksanakan 4 hari.

Tips-5 : Asessor Berpedoman kepada Norma  dan Kode Etik Asessor 

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus berpedoman kepada norma-norma yang sesuai dengan tujuan dan fungsi akreditasi. Norma-norma ini harus menjadi pegangan dan komitmen bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses akreditasi. Norma dalam pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran 
Asessor  bersikap jujur memberikan penilaian berdasarkan  semua data dan informasi mulai dari pengisian Data Isian Akreditasi (DIA), klarifikasi selama visitasi, serta diskusi ketika temu akhir bersama Asesor.

2. Mandiri 
Asesor tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan  kepentingan dalam melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyusun rekomendasi.

Keputusan tim asesor harus bebas dari pertentangan kepentingan, baik dari pihak sekolah/madrasah maupun tim asesor itu sendiri.

3. Profesionalisme 
Asesor yang memiliki profesionalisme harus memiliki kemampuan :

a.memahami ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi,

b.memiliki kecakapan dalam menggunakan perangkat akreditasisekolah/madrasah,

c.memberikan penilaian secara objektif, dan

d.memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah.

4. Keadilan 
Asesor harus memperlakukan sekolah/madrasah dengan tidak memandang apakah status sekolah/madrasah negeri atau swasta, besar atau kecil, terakreditasi maupun belum, di perkotaan, pedesaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sekolah/madrasah harus dilayani secara adil dan tidak diskriminatif.

5. Kesejajaran 
Asesor dan Semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Data dan informasi yang diberikan oleh setiap responden dalam proses akreditasi sekolah/madrasah memiliki kedudukan yang sama.

6. Keterbukaan 
Asesor harus transparan di dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur atau mekanisme kerja, jadwal, dan sistem penilaian akreditasi.

7. Bertanggung jawab 
Asesor memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. sekolah/madrasah, memberikan penilaian secara objektif, dan memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah.

8. Menjaga kerahasiaan
Asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Data dan informasi hasil akreditasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi

Asessor berpegang teguh pada Kode Etik Asesor

1.Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan.

2.Merahasiakan informasi tentang sekolah/madrasah yang diakreditasi.

3.Bersikap dan bertindak adil yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat, dan status awal akreditasi.

4.Menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak.

5.Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi.

6.Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif, dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai asesor.

7.Bersahabat dan membantu secara profesional.

8.Membangun kerja sama tim asesor.

9.Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden.

10.Tidak menanyakan atau meminta hal-hal di luar akreditasi.

11.Mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor, dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Asesor yang professional akan melaksanakan tugas visitasi yang bermutu, bertanggungjawab memegang teguh prinsip dan kode etik asesor. Hasil akreditasi yang bermutu menjadikan sekolah bermutu. Semoga

Bahan Bacaan: 
1. POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 2019 oleh BAN-S/M
2. Pedoman Akreditasi Sekolah Tahun 2018
3. Bahan presentasi dalam Resertifikasi Asessor 2019

Teknik Pengumpulan Data Dalam PTS-PTK

Dua  hal utama yang mempengaruhi kulaitas data hasil penelitian tindakan sekolah atau tindakan kelas yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data penelitian.

Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan  dengan ketepatan cara-cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data.

Instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, pabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Jika ditinjau dari segi settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium (metode eksperimen), dalam suatu seminar, diskusi dijalan, bahkan dirumah dengan berbagai responden.

Jika data dilihat dari sumbernya , maka data yang terkumpul dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung memberikan data pada pengumpul data dan data sekunder data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulnya akan tetapi dapat lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jika ditinjau dari segi teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa macam (biasa dilakukan dalam PTS/PTK) yaitu:Interview (Wawancara), Kuesioner (angket), Observasi (pengamatan), Gabungan ketiganya, dan Tes  (pre tes dan post tes). 

A. Interview (Wawan cara)

Wawan cara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

Salah satu hal yang perlu diingat oleh peneliti dalam mengunakan interview dan kuesioner adalah

1. Subyek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subyek sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawan cara dapat dilakukan  peneliti secara terstruktur dan tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan dimana pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawan cara selain instrument yang digunakan sebaiknya dibantu dengan alat bantu lain misalnya tape recorder, gambar, brosur dan lain-lain sehingga wawancara menjadi lancar.

Contoh wawancara terstruktur:

Bagaimanakah pendapat ananda terhadap pembelajaran trigonometri yang disajikan bapak guru tadi ?
a. sangat bagus
b. bagus
c. tidak bagus
d. sangat tidak bagus

2. Wawan cara tidak terstruktur 

Wawancara tidak tersruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, akan tetapi dibuat hanya garis-garis besarnya saja.

Contoh:
Bagaimanakan pendapat ananda tentang pembelajaran matematika di sekolah ini ?

Dalam wawancara tidak terstruktur , peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan yang diceritakan responden.

Berdasarkan analisis jawaban responden peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih spesifik.  Informasi yang diperoleh dari responden sering bias, sehingga dapat data yang terkumbut menjadi subyektif atau tidak akurat.

B. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Beberapa prinsip penulisan angket yang harus diingat dengan menggunakan teknik kuesioner yaitu.

1. Isi dan tujuan pertanyaan
Apakah merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Jika bentuk pengukuran maka pertanyaan harus punya skala pengukuran dan mencukupi item untuk mengukur variabel.

2. Bahasa yang digunakan
Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan bahasa responden.

3. Tipe dan bentuk pertanyaan
Pertanyaan yang diajujan dapat terbuka atau tertutup, dan bentuknya dapat mengunakan kalimat positif atau negatif.

4. Pertanyaan tidak mendua
Setiap pertanyaan yang diajukan tidak mendua yang dapat menyulitkan responden untuk memberikan jawaban.

5. Panjang pertanyaan
Pertanyaan diajukan tidak terlalu panjang yang dapat membuat  responden jenuh untuk menjawabnya.

6. Urutan pertanyaan
Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, dari mudah ke hal yang sulit.

7. Penampilan fisik angket
Penampilan fisik angket agar ditata dengan baik sehingga dapat menarik perhatian responden.

C. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Observasi ada beberapa jenis.

1. Observasi berperan serta

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati. Sambil melakukan pengamatan , peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.

2. Observasi non partisipan 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat melakukan kegiatan orang yang diamati. Tetapi hanya terlibat sebagai pengamat saja. Observasi non partisipan dibagi dua

a. observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

b. Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

D. Tes 

Umumnya tes yang dibuat adalah tes hasil belajar . Jenis  tes dapat berupa lisan atau tulisan . Bentuk tes tulisan dapat digunakan pilihan ganda , uraian, isian, benar salah, menjodohkan

Demikian teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah.

Bahan Bacaan
Sugiyono (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Cara Menata Ruang Kelas Yang Kreatif


Penaataan ruang kelas dapat mendukung pembelajaran seara aktif dan  sebaiknya ruang kelas yang monoton dapat  menghambat kegiatan pembelajaran karena peserta didik mengalami kejenuhan. 

Oleh sebab itu guru perlu menata ruang kelas sedemikaian rupa sehingga dapat mendukukung efektifitas pembelajaran.

Cara penataan ruang kelas dapat berubah-ubah tergantung kegiatan pembelajarannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penataan ruang kelas antara lain, jumlah siswa, bentuk meja kursi, ukuran luas kelas dan perabotan lain.

Guru dapat mengadakan perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang dibelajarkan. Sebelum melakukan penataan guru perlu memahami prinsip-prinsip penataan ruang kelas sebagai berikut:

1. Prinsip Mobilitas

Kemudahan bergerak baik bagi guru berkeliling memantau proses pembelajaran serta kemudahan bergerak peserta didik untuk berbagai keperluan kelas.

2. Prinsip Aksesibilitas

Kemudahan bagi semua pihak untuk menjangkau berbagai hal seperti alat belajar dan sumber belajar yang ada di kelas

3. Prinsip Komunikasi

Kemudahan bagi peserta didik dan guru untuk saling berinteraksi untuk berbagai kegiatan dan kepentingan

4. Prinsip Dinamika

Suasana kelas tidak monoton dengan satu model penataan untuk berbagai kegiatan pembelajaran.
Dengan mengingat prinsip di atas, guru dapat menyusun berbagai model tata-letak sehingga proses pembelajaran dapat berlansung dinamis dan meningkatkan motivasi siswa. 

Adapun beberapa model yang dapat dipilih antara lain.

1. Formasi huruf V

Formasi ini dapat mengurangi jarak antar peserta didik. Pengelihatan yang lebih baik ke depan kelas dan peserta didik dapat saling melihat dan guru bebas bergerak.

2. Deretan lurus

Deretan lurus adalah model yang paling sering dilakukan dapat menampung banyak peserta didik yang diatur berderet ke belakang beberapa baris.

3. Gaya Tim

Gaya tim adalah pengelompokan meja secara melingkar setiap kelompok di dalam ruang kelas memungkinkan guru mengoptimalkan interaksi belajar tim. Gaya ini dapat membuat peserta didik dan guru lebih akrap.

4. Bentuk U

Merupakan formasi serba guna dan sangat baik digunakan untuk meningkatkan pola interaksi di kelas. Formasi ini dapat melihat guru atau  media visual yang digunakan dengan mudah.

5. Meja  Konfrensi

Formasi ini sangat baik bila mejanya relative bundar atau persegi. Formasi ini meminimalkan dominasi guru dan memaksimalkan peran peserta didik. Guru bebas bergerak untuk melakukan pendekatan individual.

6. Lingkaran

Formasi ini sangat ideal untuk diskusi kelompok besar. Interaksi tatap muka akan lebih bermakna dan membuat perhatian peserta didik terpusat.

7. Kelompok pada kelompok

Formasi ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi terbuka atau membuat drama, debat dan melakukan aktivitas kelompok.  Formasi ini dapat dibuat dengan cepat dengan menempakan meja ditengah-tengah yang dikelilingi kursi.

8. Ruang kerja

Formasi in cocok untuk lingkungan khas laboratorium dimana peserta didik duduk di ruang kerja misalnya mengerjakan soal atau tugas. 

Dapat dilakukan dengan menempatkan dua orang peserta didik pada tempat kerja yang sama dan saling berhadapan.

9. Pengelompokan berpencar

Formasi ini cocok jika ruang yang digunakan berukuran besar. Meja dan kursi dapat ditempatkan yang dapat digunakan oleh sub-sub kelompok berpencar (agak menjauh) untuk menghindari saling menggangu.

10. Ruang kelas tradisional.

Apabila tidak mungkin membuat formasi lengkung, dapat dikelompokkan kursi secara berpasangan dengan mengatur deretan dengan jumlah genap.

11. Model Auditorium

Model auditorium dengan kursi dalam bentuk busur untuk menciptakan ke dekatan dan peserta didik dapat melihat bagian depan dengan jelas.

Gambar Model Tempat Duduk Klik DISINI

Guru yang kreatif senantiasa akan memikirkan bagaimana peserta didiknya agar bersemangat belajar salah satu alternatifnya adalah penataan ruang kelas yang sesuai dengan karakteristik materi yang dibelajarkan. Semoga.

Bahan Bacaan
Masaong, Kadim .(2012). Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Alfabeta: Bandung 
Pembelajaran Aktif di sekolah oleh USAID  Tahun 2010

Ini Kenaikan Gaji PNS Menurut PP No. 15 Tahun 2019


Produk peraturan  tentang kenaikan gaji PNS tahun ini telah resmi ditandatangani Presiden tanggal 13 Maret 2019 dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 

Dalam peraturan tersebut dicantumkan tabel kenaikan gaji rata-rata 5% terhitung Januari 2019. Sedangkan pencairannya akan dilakukan pada bulan April dalam bentuk rapel. 


Dalam tabel penggajian  tersebut gaji terendah  golongan I.a dengan masa kerja  0 tahun memiliki  gaji pokok sebesar Rp.  1.560.000 dan tertinggi golongan 4.e dengan masa kerja 32 tahun  gaji pokok sebesar Rp. 5.901.200


Apabila dibandingkan dengan PP 30 tahun 2015  dengan golongan 1.a masa kerja 0 tahun sebesar Rp. 1.486.500 Sedangkan tertinggi golongan 4.e dengan masa kerja 32 tahun gaji pokok sebesar Rp. 5.620.300


Dari hasil itu terlihat kenaikan pada golongan terrendah sebesar Rp. 73.500 (5%) dari besaran gaji lama  dan golongan tertinggi (4.e) sebesar Rp.280.900 (5%)  dari besaran gaji lama. 


PP No 15 Tahun 2019, Kenaikan Gaji PNS 2019


Selengkapnya PP kenaikan gaji lihat DISINI. 

Aturan PPDB Tahun 2019 (Permendikbud 51 Tahun 2018)

Tidak  lama lagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dilaksanakan disemua tingkatan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

Agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran  2019/2020.

Ada beberapa hal yang harus dipahami orang tua calon peserta didik dan sekolah penyelenggara tentang aturan tersebut sebagai berikut:

A. Prinsip PPDB 

Prinsip penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

Apabila tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) pada daerah daerah tertentu.

B. Jalur PPDB

Pendaftaran PPDB tahun 2019/2020 dilaksanakan pada bulan Mei 2019 melalui tiga jalur yaitu Jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 tersebut.

1. Jalur Zonasi

Zonasi dilakukan oleh Pemda pada setiap jenjang dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan jumlah anak usia sekolah. Semua wilayah administrasi masuk dalam zonasi.

Dalam menentukan Zonasi tersebut pemerintah daerah melibatkan Forum musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah. Sedangkan daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis.

a. Jalur zonasi menerima  paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

d. Bukti Zonasi adalah Kartu keluarga (KK) dan dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

e. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

2. Jalur Prestasi

Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan

Jalur prestasi menerima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah yang ditentukan berdasarkan :

a.Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau

b.Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

a.Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan

b.Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

c.Jalur perpindahan tugas orang tua/wali menerima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur  pendaftaran PPDB  satu zonasi. Apabila calon peserta didik ingin  melakukan pendaftaran PPDB diluar Zonasi dapat dilakukan melalui jalur prestasi.

Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

C. Ketentuan Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan secara terbuka dan paling sedikit memuat
pengumuman melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pengumuman yang dimaksud menyangkut

1.Persyaratan pendaftaran PPDB

2.Tangal pendaftaran PPDB

3.Penjelasan Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 sd, kelas 7 smp, dan kelas 10 sma/smk sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan (dapodik);

5.Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

D. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Persyaratan umum untuk semua calon peserta didik harus memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

1. Persyaratan masuk  TK 

a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok a

b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok b.

2. Persyaratan Masuk kelas 1  SD

a.7 (tujuh) tahun

b.Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.

c.Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

d.Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5  tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

e.Jika psikolog profesiona tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

3. Persyaratan masuk kelas 7  SMP

a.Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

b.Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat

5. Persyaratan masuk kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK: 

a.Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

b.Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c.Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

E. Seleksi PPDB 

1. Seleksi masuk kelas I SD

a.Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

b.Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: usia calon peserta didik, jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

c.Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.

d.Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

e.Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

2. Seleksi Masuk Kelas 7 SMP

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama,  maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal

e. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

f. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

3. Seleksi Masuk Kelas 10 SMA

a .Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali

b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

d.Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan


e. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.

4. Seleksi Masuk Kelas 10 SMA

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB

b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.

c. Selain mempertimbangkan nilai UN proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.

d. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

e. Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan

F. Perpindahan Peserta Didik

Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 .


G. Pembiayaan 

Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.

1. Pendataan ulang  pada TK tidak dipungut biaya.

2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Baca Juga : Struktur Organisasi Sekolah Terbaru

H. Ketentuan Lain 

1. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.

2. Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu.

3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

4. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama (zonasi terdekat).

5. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan.

b. Menambah ruang kelas baru.

Diharapkan dengan adanya aturan PPDB tahun 2019/2020 semua pihak yang terlibat baik calon peserta didik baru, orang tua, guru dan pemerintah daerah dapat memahami aturan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik.