PP Nomor 63 Tahun 2021 Tentang THR


Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke -13  kepada  PNS, PPPK,TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain (tanpa tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan Keuangan daerah. 

Namun demikian, diantara Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, hanya diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

1. Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan I atau pangkatnya.

2. Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Calon PNS terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan / atau pangkat golongan/ruang

3. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:

a. pensiun pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tambahan penghasilan.

Adapun besaran gaji ASN untuk golongan I hingga IV sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


Golongan I

Golongan Ia : Rp. 1.560.800 - Rp. 2.335.800

Golongan Ib : Rp. 1.704.500 - Rp. 2.472.900

Golongan Ic : Rp. 1.776.600 - Rp. 2.577.500

Golongan Id : Rp. 1.851.800 - Rp. 2.686.500

Golongan II

Golongan IIa : Rp. 2.022.200 - Rp. 3.373.600

Golongan IIb : Rp. 2.208.400 - Rp. 3.516.300

Golongan IIc : Rp. 2.301.800 - Rp. 3.665.000

Golongan IId : Rp. 2.399.200 - Rp. 3.820.000

Golongan III

Golongan IIIa. Rp. 2.579.400 - Rp.4.236.400

Golongan IIIb. Rp. 2.688.500 - Rp. 4.415.600

Golongan IIIc : Rp. 2.802.300 - Rp. 4.602.400

Golongan IIId : Rp. 2.920.800- Rp. 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa : Rp.3.044.300 - Rp. 5.000.000

Golongan IVb : Rp. 3.173.100 - Rp.5.211.500

Golongan IVc : Rp. 3.307.300- Rp. 5.431.900

Golongan IVd : Rp. 3.447.200 - Rp. 5.661.700

Golongan IVe : Rp. 3.593.100 - Rp. 5.901.200

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2018, tunjangan makan sebesar Rp. 35.000 per hari untuk golongan I dan II, Rp. 37.000 per hari untuk golongan III, dan Rp. 41.000 per hari untuk golongan IV.

Tunjangan suami atau istri besarannya adalah 5 persen dari gaji pokok PNS, sedangkan tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok dengan ketentuan maksimal 2 orang anak. 

Masing-masing ASN telah dapat memperkiran besaran THR yang akan mereka terima, sedangkan  pencairan Tunjangan hari Raya ini diperkiran dilakukan H-10 sebelum raya Idul fitri. 

PP Nomor 63 Tentang THR DAN GAJI KE-13 UNDUH DISINI

PMK Nomor 42 Tahun 2021 Tentang JUKNIS THR DAN GAJI KE-13 DISINI

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:

a. tunjangan kinerja;

b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;

c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;

d. insentif kinerja;

e. insentif kerja;

f. tunjangan pengelolaan arsip statis;

g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;

h. tunjangan pengamanan;

i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;

j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

k. insentif khusus;

l. tunjangan khusus;

m. tunjangan pengabdian;

n. tunjangan operasi pengamanan;

o. tunjangan selisih penghasilan;

p. tunjangan penghidupan luar negeri;

q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;

Adapun gaji ke-13 akan disalurkan pada Juni 2021. Gaji ke-13 bagi ASN, TNI/POLRI adalah gaji pokok dan tunjangan melekat. 

Dengan recana baik ini semoga seluruh ASN, PPPK, CPNS, TNI/POLRI pejabat negara diseluruh tanah air semakin dapat meningkatkan kinerjanya untuk Nusa dan Bangsa.  




Modul Belajar Mandiri Untuk Seleksi PPPK Guru

Tahun  2021 satu ini pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK ) guru. Tentu bagi para calon yang ingin mengikuti seleksi tersebut  sudah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya baik berupa persiapan materi, teknik dan taktis  sehingga ketika mengikuti seleksi mereka dapat lulus atau diterima sebagai pegawai. 

Baca juga: Gaji dan Tunjangan PPPK (Perpres Nomor 98 Tahun 2020)

Tentunya harapan itu dapat tercapai jika mereka sungguh-sungguh belajar tentang materi-materi yang akan diujikan. Pemerintah telah menyusun modul-modul yang dapat digunakan oleh calon seleksi PPPK guru yang terdiri dari  modul pengetahuan pedagogik, tesbakat sekolastik,  pembelajaran dan modul tiap mata pelajaran dari jenjang SD, SMP dan  SMA/SMK sebagai berikut:

A. Modul Pengetahuan keguruan dan dan tes bakat skolastik terdiri dari:

1. Teori belajar

2. Karakter Peserta Didik

3. Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi

4. Desain Pembelajaran

5. Dasar Komunikasi

6. Konsep Penilaian

7. Pengembangan Peserta Didik

8. Tes Bakat Skolastik

Ke delapan modul di atas dapat di UNDUH SEKALIGUS DISINI

Diharapkan para calon yang berniat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya jalur guru dapat mempelajarinya tiap modul dan berlatih mengerjakan soal-soal. Untuk modul per mata pelajaran tersedia di bawah ini. 

Baca juga: Tata Cara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

B. Modul Mata Pelajaran Perjenjang 

1. Pedagogik

2. Bahasa Inggris

3. Biologi

4. Kimia

5. Matematika

6. Fisika

7. PPKn

8. Sejarah dan IPS

9. Geografi dan IPS

10. Penjaskes

11. Seni Budaya

12. Bahasa Indonesia 

13. IPA SMP

14. IPS SMP

15. IPA SD

16. Matematika SD

17. PPKn SD

18. Bahasa Indonesia SD

Semua modul di atas dapat di UNDUH SEKALIGUS DISINI    

Demikianlah jenis bahan bacaan yang dapat dipelajari semoga bermanfaat.        

Tabungan Perumahan Rakyat (PP 25 Tahun 2020)

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tanggal 20 Mei 2020, telah mencabut ketentuan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku.  

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 

Untuk memperlancar pelaksanaannya dibentuk Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yaitu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. Pengelolaan Tapera merupakan kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling tolong menolong antar-peserta untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. 

Baca juga: 10 Kewenangan Plh dan Plt Dalam Kepegawaian 

Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan yang terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi: 

  • Calon Pegawai Negeri Sipil; 
  • Pegawai aparatur sipil negara; 
  • Prajurit Tentara Nasional Indonesia; 
  • Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia; 
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
  • Pejabat negara; 
  • Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah; 
  • Pekerja/buruh badan usaha milik desa; 
  • Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan 
  • Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah. 

Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan Penghasilan Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. 

Besaran simpanan peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dan dari pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).  Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta, menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera. 

Baca juga: Tata Cara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

Jika peserta tidak membayar Simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif. Dan diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran Simpanan. Peserta yang status kepesertaan Taperanya nonaktif, rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera dan dinyatakan berakhir apabila : 

  • Telah pensiun bagi Pekeq'a; 
  • Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri; 
  • Peserta meninggal dunia; atau 
  • Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. 

Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya dimana Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Pembiayaan perumahan bagi peserta dimaksud meliputi pembiayaan: 

  • Pemilikan rumah; 
  • Pembangunan rumah; atau 
  • Perbaikan rumah. 

Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan tersebut , peserta harus memenuhi persyaratan: 

  • Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 
  • Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; 
  • Belum memiliki rumah; dan/atau 
  • Menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. 

Peserta yang merupakan PNS aktif yang pokok tabungannya dialihkan menjadi saldo awal sebagai peserta Tapera dimana jumlah uangnya melebihi jumlah Simpanan wajib selama 12 (dua belas) bulan dapat dikategorikan sebagai peserta yang masa kepesertaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Demikian informasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lebih lengkapnya dapat dibaca dalam peraturan berikut ini.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 ini dapat di Unduh DISINI

Gaji dan Tunjangan PPPK (Perpres 98 Tahun 2020)

Terbitnya  Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 98 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK telah membawa angin segar buat semua anggota  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ). 

Dalam Perpres tesebut dinyatakan bahwa PPPK  adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat  tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Tata Cara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

Sebagai pegawai pemerintah mereka menerima gaji yaitu  imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.

Adapun besaran gaji PPPK didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Gaji terendah dengan golongan I (satu)  masa kerja nol tahun menerima sebesar Rp. 1.794.900 sedangkan PPK golongan tertinggi yaitu golongan XVII dengan masakerja 32 tahun menerima sebesar Rp. 6.786.000. 

Apabila dibandingkan dengan penggajian PNS sesuai dengan PP Nomor 15 tahun 2019 maka sistem penggajian PNS lebih kecil dibanding dengan sistem penggajian PPPK. PNS dengan golongan terendah (I) dengan masa kerja nol tahun menerima sebesar Rp. 1.486.500 , Sedangkan golongan tertinggi IVe dengan masa kerja 32 tahun menerima sebesar Rp.  5.620.300     

Artinya program perintah tersebut harus disyukuri dan diapresiasi bahwa kebijakan tersebut telah membawa perubahan besar terhadap  PPPK yang selama ini belum sulit mereka dapatkan. 

Baca juga: PP Nomor 17 tahun 2020, Guru Dapat Cuti Tahunan 

Selain gaji, dalam Perpres tersebut juga dinyatakan bahwa PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan PPPK tersebut  terdiri atas:

a. tunjangan keluarga;

b. tunjangan pangan;

c. tunjangan jabatan struktural;

d. tunjangan jabatan fungsional; atau

e. tunjangan lainnya.

Adapun besaran tunjangan PPPK seperti tersebut di atas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Secara lengkap tentang Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat DI UNDUH DISINI. 

Dengan adanya kebijakan tentang penggajian PPPK diharapkan kinerja mereka semakin baik. Semoga. 


Tata Cara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka sebagai bukti formal bahwa seorang guru telah memenuhi  tenaga professional diberikan pengakuan berupa sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)  yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri

Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah menerbitkan aturan terbaru melalui  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

Baca juga: PP Nomor 17 Tahun 2020 : Guru Dapat Cuti Tahunan

Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan  guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja  atau kesepakatan kerja bersama.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan  adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah seseorang menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada jenjang  pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program PPG dalam diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.

Syarat untuk dapat mengikuti Program PPG dalam Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;

2. Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015;

3. Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh  masyarakat;

4. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan

6. Telah melengkapi dokumen persyaratan

Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan dengan tiga  tahapan yaitu: 1) penetapan kuota nasional; 2) sosialisasi Program PPG dalam Jabatan; dan 3). penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam jabatan

A. Penetapan Kuota Nasional 

Penetapan kuota nasional dilakukan melalui tata cara  berikut: 

a. Menteri menetapkan kuota nasional  Mahasiswa Program PPG dalam jabatan setiap tahun;

b. Menteri dalam menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program PPG dalam jabatan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal;

c. Direktur Jenderal menginformasikan tentang jumlah kuota nasional  dan tata cara pendaftaran calon mahasiswa Program PPG dalam jabatan kepada kepala Dinas Pendidikan

B. Sosialisasi Program PPG Dalam Jabatan

Sosialisasi Program PPG dalam dilakukan untuk menginformasikan pelaksanaan Program PPG dalam jabatan melalui media elektronik maupun non elektronik secara berjenjang oleh:

a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal kepada Dinas Pendidikan; dan

b. Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya

Baca juga: Memahami Konsep AKM

C. Penerimaan Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan

Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan;

b. seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan; dan

c. pengumuman peserta

Setelah mahasiswa program PPG dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan  yang dapat diikuti melalui: a. daring;b. luring; atau c. kombinasi daring dan luring.

Dalam pendidikan akan dilakukan penilaian PPL  oleh guru pamong dan dosen yang meliputi kommpetensi:

a. pengetahuan;

b. keterampilan; 

c. perilaku.

Selanjutnya setelah selesai penilaian PPL akan dilakukan uji kompetensi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Melalui uji kinerja dan uji pengetahuan oleh panitia uji nasional yang ditetapkan oleh Menteri

Mahasiswa Program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi akan memperoleh Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penyelenggara Program PPG dalam jabatan.

Demikianlah tata cara sertifikasi guru dalam jabatan secara lengkapnya dapat dibaca dalam Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 UNDUH DISINI


10 Kewenangan Plh dan Plt Dalam Kepegawaian

 A. Pengertian 

Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang berhalangan tetap.

Penunjukan  seseorang memangku tugas  Plh atau  Plt dilakukan oleh badan dan/atau pemerintahan diatasnya untuk menetapkan dan/atau melakukan tugas rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Plh dan Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya namun cukup surat perintah. 

Baca juga: Membuat SKP Guru dan Contoh Aplikasinya

 Karena Plh dan Plt bukan jabatan definitif, maka  PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tersebut  tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan. Adapun jabatan defenitif yang bersangkutan beserta tunjangan jabatan yang dibayarkan tetap seperti jabatan defenitif  (sebelum ditunjuk Plh dan Plt)

B. 10 Kewenangan Plh dan Plt pada Aspek Kepegawaian. 

Menurut Surat Edaran Nomor 2/SEA/1v2019 tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas ada  10 kewenangan yang dapat dilakukan  pada aspek kepegawaian   antara lain : 

1. Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menetapkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK) pegawai;

3. Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

4. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;

5. Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;

6. Menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;

7. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;

8. Memberikan izin belajar;

9. Memberikan izin mengikuti seleksi tinggi/adm in istrasi ; dan jabatan pimpinan

10. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

C. Hal yang Tidak Diperbolehkan Dilakukan Plh dan Plt

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak benrvenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Keputusan adan /atau tindakan yang bersifat strategis artinya keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar misalnya perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. 

Baca juga: PermenPAdan RB Nomor 58 Tahun 2020

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian . 

Dasar Hukum (Klik di Bawah ini)

1.  SE No. 2/SEA/1v2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

2. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 



SE Kemdidbud Nomor 15 Tahun 2020 (Pedoman Penyelenggaraan BDR)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 sebagai pedoman yang digunakan oleh Dinas Pendidikan , Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) dimasa darurat Covid-19.

Surat  Edaran ini menjelaskan tujuan, prinsip, metode dan media pendidikan yang digunakan serta panduan dalam kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi.

A. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat Covid-19 bertujuan untuk:
1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19;
2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19;
3. Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan; dan
4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

B. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam

Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19), yaitu:

1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;

2. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;

3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19;
4. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;

5. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;

6. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan

7.Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

C. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:

1. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)

2. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)
Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

1. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya:

a.  Informasi terkait Covid-19

Informasi   penanganan   COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lihat Tautan htps://covid19.go.id/  

Portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19 Lihat Tautan  http://bersamahadapikoron a.kemdikbud.go.id/

b. Media Pembelajaran Daring 

Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. https://belajar.kemdikbud.go .id

TV edukasi Kemendikbud. https://tve.kemdikbud.go.id/live/

Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC.Kemendikbud. http://rumahbelajar.id

Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud. pusdatin.webex.com.

LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC,Kemendikbud. http://lms.seamolec.org

Aplikasi daring untuk paketA,B,C. http://setara.kemdikbud.go.id/

Guru berbagi http://guruberbagi.kemdikbud.go.id

Membaca digital http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital

Video pembelajaran http://video.kemdikbud.go.id/

Suara edukasi Kemendikbud https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/

Radio edukasi Kemendikbud https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/

Sahabat keluarga – Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/

Ruang guru PAUD Kemendikbud http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/ 

Buku sekolah elektronik https://bse.kemdikbud.go.id/ 

Mobile edukasi -Bahan ajar multime https://m- edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/

Modul Pendidikan Kesetaraan https://emodul.kemdikbud.go.id/

Sumber bahan ajar siswa SD,SMP, SMA, dan SMK. https://sumberbelajar.seamolec.org/

Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC. http://mooc.seamolec.org/

Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa http://elearning.seamolec.org/

Buku digital open-access http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/



Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/



2. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:

a. Televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI;

b. Radio;
c. Modul belajar mandiri dan lembar kerja;
d. Bahan ajar cetak; dan
e. Alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

D. Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko Covid-19.

Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi Covid-19:

Nama
Deskripsi
Tautan
PeduliLindungi
Aplikasi pemantauan COVID-19. Dikelola   oleh   Gugus   Tugas Percepatan COVID-19.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=in
Inariks Personal
aplikasi   untuk      mengetahui bahaya  kebencanaan disekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inarisk.bnpb&hl=in
SehatPedia
Aplikasi layanan dan konsultasi kesehatansecara daring (telemedicine). Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan     
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sehatpedia.apps&hl=in

BACA JUGA : 

E. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan
Selama masa darurat Covid-19, dinas pendidikan dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.

1. Membentuk Pos Pendidikan

Dinas Pendidikan dalam masa darurat Covid-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat Covid-19 bidang pendidikan.

Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas Covid-19 di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendidikan melakukan koordinasi secara daring di daerah dengan:

a. Gugus tugas penanganan Covid-19 setempat untuk menggordinasikan penanganan Covid-19;

b.Dinas kesehatan setempat untuk menggordinasikan penanganan kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terpapar Covid-19 (menjadi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif);

c. Badan penanggulangan bencana daerah setempat: untuk menggordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. Dinas sosial setempat untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;

e. Dinas komunikasi dan informatika untuk menggordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan BDR;

f. Organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana.

2. Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR.

3. Melakukan pendataan di daerah

Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan http://data.spab.kemdikbud.go.id. Pendataan mencakup antara lain:
a. Warga satuan pendidikan terpapar Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif);

b. Akses terhadap internet dan listrik;

c. Kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR:
  • jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama.
  • jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau tempat tinggal yang tidak layak.
  • jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses sarana pembelajaran daring maupun luring.
d. Pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga).

4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat Covid-19 di daerahnya dalam hal:

a. Program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan selama masa darurat Covid-19;

b. Durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR;

c. Mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya peserta didik dan orangtua secara fisik di satuan pendidikan;

d. Mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik; dan

e. Pembukaan  kembali  pembelajaran di satuan pendidikan.

5. Memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring

a. Memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing daerah;

b. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh;

c. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses BDR;

d. Kerja sama dengan perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah lainnya untuk penyediaan modul mandiri dan buku untuk pembelajaran luring di daerah yang tidak ada listrik;

e. Kerja sama dengan televisi dan radio daerah untuk pembelajaran luring di daerah yang ada listrik, melalui:

1) televisi
Penyampaikan materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru dan tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya perlu memperhatikan:
  • penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat  peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via telepon/SMS)
  • siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar bisa diikuti apabila ada yang tertinggal.
  • pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi peserta didik untuk tampil di program.
  • mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar bahasa isyarat).
2) radio
Materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:
  • membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali;
  • melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya menggunakan kuis atau mempromosikan permainan;
  • mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon (jika memungkinkan);
  • materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit Covid-19, dan lainnya;
  • dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:1) Radio edukasi Kemendikbud htps://radioedukasi.kemdikbud.go.id/, 2) Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel suaraedukasi@kemdikbud.go.id dan laman https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
6. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat Covid-19 bidang pendidikan kepada masyarakat.

7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan.

8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin.