Antara Bantuan , Sumbangan, dan Pungutan di Sekolah

Program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik jika didukung pendanaan atau biaya yang sesuai dengan program yang telah disusun dalam RKS maupun RKAS. Namun memperoleh dana yang sesuai dengan program tidaklah mudah, oleh karena itu sekolah perlu melibatkan orang tua atau masyarakat bekerjasama untuk menggali pendanaan yang dibutuhkan sekolah baik berupa sumbangan, bantuan dan pungutan atau iuran.

Semakin banyak program yang disusun sekolah  untuk meningkatkan mutu dan percepatan  mencapai 8 standar nasional pendidikan, maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan sekolah.

Sesuai dengan aturan pemerintah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan yang sah untuk digunakan mengelola sekolah seperti:  Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti  BOS dan BOSDA.

Sumber dana dari swadaya sekolah misalnya, pengelolaan kantin, koperasi, kebun, wartel dan lain-lain. Ada juga   yang berasal dari pembiayaan alternatif berupa proyek pemerintah misalnya blockgrant dan machinggrant (imbal swadaya).

Namun demikian data tersebut sangatlah terbatas belum cukup memenuhi kebutuhan sekolah sehingga pendanaan diharapkan pula  bersumber dari masyarakat yang dikenal dengan istilah bantuan, sumbangan dan pungutan.

Baca juga : Penilaian Kenerja Guru (Edisi Terbaru)

Sumber dana dari masyarakat ini harus mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pada  pasal 2 ayat 1 dan 2  dinyatakan :
Pasal 2

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pendanaan yang berasal dari masyarakat lebih teknis diatur dalam Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

Dalam  kedua Permendikbud  tersebut ditas dijelaskan pengertian bantuan, sumbangan di sekolah  sebagai berikut:

A. Bantuan  Pendidikan 

Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Dari pengertian diatas jelas bantuan yang dimaksud berupa pemberian dalam bentuk uang atau barang maupun jasa dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua /wali.(masyarakat bukan orang tua peserta didik) dan pemberian tersebut bersifat kesepakatan.

Maka jelas bantuan ini bersifat relative dan sulit diperhitungkan dalam program dan hal itu mungkin dapat dilingkungan masyarakat tertentu. Penggalangan dana berupa bantuan ini dilakukan oleh komite sekolah.

B. Sumbangan Pendidikan 

Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sama halnya dengan bantuan, sumbangan juga merupakan pemberian boleh berupa uang/barang /jasa namun sumbernya adalah  peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama , masyarakat atau lembaga yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Penggalangan dana sumbangan pendidikan ini juga dilakukan oleh komite sekolah.

Bantuan dan/atau  sumbangan  seperti penjelasan diatas ada juga batasannya yaitu tidak diperbolehkan berasal dari a) perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagaiciri khas perusahan rokok; b) perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau c) partai politik.

Baca Juga; Memahami Kerja Guru Di Sekolah

Adapun penggunaan dana bantuan dan sumbangan diperuntukkan untuk 1) menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan,2) pengembangan sarana prasarana 3) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan  dana hasil Penggalangan dibukukan di rekening bersama antara Komite ekolah dan Sekolah

C. Pungutan Pendidikan

Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Berbeda dengan bantuan dan sumbangan, pengutan bukan berupa pemberian akan tetapi penarikan dari peserta didik, orang tua/walinya dan bersifat wajib dengan jumlah dan jangka yang ditentukan, yang melakukannya adalah sekolah itu sendiri bukan komite. Komite tidak boleh melakukan pungutan akan tetapi boleh melakukan penggalangan dana melalui bantuan dan sumbangan.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Aspek	Bantuan	Sumbangan	Pungutan	Pungutan Liar
Tindakan )	Pemberian	Pemberian	Penarikan	Penarikan yang tidak seharusnya
Bentuk	Uang/Barang /Jasa	Uang/Barang /Jasa	Uang	Uang/barang/Jasa
Pelaku	Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua /walinya	Peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga	Sekolah	Oknum/Lembaga
Sifat (Syarat dan Ketentuan	Disepakati para pihak	Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan	Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan	Tidak ada dasar hukum /Tidak ada kesepakatan