Tata Cara Pelaporan Dana BOS Reguler

Merujuk kepada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bos reguler maka pelaporan dana BOS tahap I menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap III. Penyaluran dana BOS tahap I ini dilakukan sekolah setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya. 

Sedangkan penyaluran dana BOS tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap III tahun sebelumnya. Selanjtnya penyaluran dana BOS tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan.  

Baca juga: Tata Cara Pengelolaan Dana Bos Reguler

Penyampaian laporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan dan penyampaian pelaporan tahan II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sedangkan penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya. 

Adapun pelaporan Dana BOS Reguler oleh sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap.

Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah  secara lengkap dan teratur disertai dengan dokumen pendukung seperti kitansi, daftar hadir, surat tugas, foto kegiatan dan lain-lain. Adapun pembukuan yang harus lengkap adalah sebagai berikut: 

1) RKAS tahun berjalan, 

2) Buku kas umum;

3) Buku pembantu kas;

4) Buku pembantu bank;

5) Buku pembantu pajak; dan

6) Dokumen lain yang diperlukan;

2. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;

b. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan;

c. Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah; dan

d. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Sekolah harus memublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler 

Sekolah melakukan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. 

Adapun penggunaan sisa dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Baca juga: Bagaimana Mengelola SIM Sekolah  yang Efektif 

Demikianlah pelaporan dana BOS Reguler yang penting diketahui sekolah sehingga memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS Reguler di sekolah. 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 UNDUH DISINI

Bahan Bacaan:

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan  Dana BOS Reguler 

PMK. No. 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik

Mengenal Gaya Belajar Peserta Didik dan Instrumennya

Mengenal Gaya Peserta Didik Dan Instrumennya
Gaya Belajar Peserta Didik

Strategi Menumbuhkan 6 Profil Karakter Pelajar Pancasila

Sumber daya manusia yang unggul di masa depan adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesui dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul harus menyentuh keseluruhan dan melibatkan berbagai pihak melalui kemitaraan yang solid antara orang tua siswa, masyarakat dan satuan pendidikan. 

Baca juga: Apa itu Asesmen Nasional 

Pelajar Pancasila  sebagai generasi masa depan bangsa ditunjukkan dengan 6 profil karakter, yaitu 1) Pribadi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak mulia 2) Mandiri, 3) Bernalar kritis, 4) Berkebhinekaan global, 5) Gotong royong dan 6) Kreatif.  

1. Beriman, Bertaqwa kepada  Tuhan YME, dan Berakhlak  Mulia

Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME , dan berakhlak  mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang  Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan  pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini ditandai dengan:

a. Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME: Menerapkan pemahamannya tentang  kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan

b. Akhlak pribadi: Menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting  dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan  lingkungan sekitarnya

c. Akhlak kepada manusia: Mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain

d. Akhlak kepada alam: Menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya  sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, agar  alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun  generasi mendatang

e. Akhlak bernegara: Memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya  sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga  negara

2. Kebinekaan Global

Kebinekaan global adalah kemampuan mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan  tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga  menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya  baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.

Ciri-ciri seseorang yang memiliki  kebinekaan golbal adalah:

a. Mengenal dan Menghargai Budaya: mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskipsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional dan global 

b. Komunikasi dan interaksi Antar Budaya: Kemampuan berkomunikasi  dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan,  memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing  budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun  kesalingpahaman dan empati terhadap sesama 

Baca Juga: Tanya Jawab Seputar Asesmen Nasional

c. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan: secara  reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebhinekaannya agar  terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga  dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis  antar sesama; dan kemudian secara aktif-partisipatif membangun masyarakat  yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada  pembangunan yang berkelanjutan.

3. Gotong Royong

Kemampuan gotong-royong, adalah  kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan  suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah  dan ringan.

Ciri-ciri seseorang yang  memiliki kemampuan  bergotong royong adalah:

a. Kolaborasi: bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan  senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan  sikap positif terhadap orang lain atau keadaan di lingkungan fisik sosial.

b. Berbagi: memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani  kehidupan bersama  yang  mengedepankan penggunaan bersama  sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu  kemampuan bertanggung jawab atas proses dan hasil  belajarnya atau tindakannya, dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi : Melakukan refleksi  terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi dimulai dari memahami  emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan  mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang  sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

b. Regulasi diri: mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya

5. Bernalar Kritis

Kemampuan bernalar kritis yaitu mampu secara objektif memproses informasi baik        kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai nformasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kemampuan bernalar kritis ditandai dengan  :

a. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan: memiliki rasa  keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan  mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah  informasi tersebut

b. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran: dalam pengambilan keputusan,  menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam  pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta  evaluasi dari gagasan dan informasi 

c. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir: melakukan refleksi terhadap  berpikir itu sendiri (metakognisi) dan berpikir mengenai bagaimana jalannya  proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu simpulan

d. Mengambil keputusan: mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan  informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta dan data yang mendukung.

6. Kreatif

Merupakan kemampuan memodifikasi dan menghasilkan sesuatu  yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemampuan ini ditandai dengan: 

a. Menghasilkan gagasan yang orisinal: menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana, seperti ekspresi pikiran dan/ata perasaan, sampai dengan  gagasan yang  kompleks untuk  kemudian  mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi  persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian.

b. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal: menghasilkan karya yang  didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia  rasakan, sampai dengan  mempertimbangkan dampaknya  terhadap   lingkungan sekitarnya.

Bagaimana strategi agar kita dapat menjadikan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Pekerjaan ini tidaklah mudah namun dapat dicapai dengan secara bertahap dimulai dari tahap: aware, understand, join,  and do. 

Tahap 1. Awere 

Membuat orang sadar (peserta didik) melalui sosialisasi  di kelas , sekolah dan pertemuan-pertemuan dimasyarakat. 

Tahap 2. Understand 

Membuat peserta didik  paham melalui pengajaran oleh guru mata pelajaran, ektrakurikuler  dan berbagai pelatihan yang diadakan di sekolah. 

Tahap 3. Join  

Membuat orang untuk dapat bergabung menjadi orang yang turut bersama bauik kelompok atau organisasi untuk ikut dalam berbagai kegiatan 

Tahap 4. Do    

Membuat orang melakukan kebiasaan baik, melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan penanaman karakter.  

Agar dapat memenuhi karakter seperti diuraikan di atas harus  dimulai dari mengajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. 

Enam profil karakter pelajar Pancasila dapat ditumbuhkan melalui strategi yaitu  pembelajaran dikelas seperti teringtegrasi dalam mata pelajaran, optimalisasi muatan lokal, manajemen kelas. Hal ini dapat dilakukan semua guru mata pelajaran, wali kelas dan guru muatan lokal.

Melalui  budaya sekolah seperti, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, menumbuhkan budaya literasi, branding sekolah, keteladanan guru dan tenaga pendidik serta ekosistem sekolah. 

Melalui masyarakat seperti keteladanan dan pengawasan  orang tua, komite sekolah, dunia usaha, pelaku seni, pelaku budaya, pelaku bahsa dan sastra, pemerintah pusat maupun daerah. 

Baca juga: Jenis Publikasi Ilmiah Dalam Kenaikan Pangkat Guru

Tulisan ini diambil dari ringkasan penjelasan Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D Kepala Pusat Penguatan Karakter dalam acara webinar disampaikan pada Sosialisasi Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila (PPP) mewujudkan Generasi Madani Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Cabang Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran PKN, Pembina,  dan Anggota OSIS SMA, SMK dan SLB.


Apa itu Asesmen Nasional ?

Tidak dapat dipungkiri bahwa,  banyak guru maupun kepala sekolah saat ini yang masih belum jelas informasi tentang Asesmen Nasional (AN). Hal ini wajar saja karena istilah ini masih baru dan selama ini belum pernah diadakan. Yang menjadi masalah adalah ketika istilah itu menimbulkan rasa cemas, kuatir dan bahkan takut karena orientasinya mengarah ke penilaian siswa dan guru sehingga mempengaruhi kenerja sehari-hari di sekolah. Tulisan ini mungkin berguna untuk memperjelas tentang asesmen nasional. 

A. Landasan Yuridis dan Pengertian Asesmen Nasional

Merujuk kepada Undang-undang Sisdisnas Pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa evaluasi dulakukan dalam rangka pengendalikan mutu secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

Untuk memenuhi hal di atas maka Asesmen Nasional (AN) dirancang pemerintah  untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan pada semua sekolah/madrasah dan program pendidikan kesetaraan dengan menggunakan sampel yang dipilih secara acak dari kelas 5 , 8 dan 11 di setiap sekolah /madrasah. 

Asesmen Nasional diharapkan dapat  menghasilkan potret konprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya diberikan kepada sekolah/madrasah dan pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi diri.  

Baca juga: Contoh AKM

Dengan demikian asesmen nasional bukan untuk menilai prestasi siswa dan guru akan tetapi memetakan mutu pendidikan di setiap jenjang sekolah/madrasah yang nantinya dapat digunakan sebagai evaluasi diri untuk perbaikan pembelajaran.  

Assesmen Nasional  diukur dengan menggunakan 3 instrumen:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen kompetensi minimum adalah instrumen untuk mengukur Literasi baca dan Numerasi, yaitu kompetensi mendasar yang diperlukan semua peserta didik untuk dapat belajar sepanjang hayat dan kontribusi kepada masyarakat. Pengukuran literasi akan mendorong guru untuk lebih fokus pada pengembangan daya nalar dari pada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. 

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. 

Numerasi adalah kemampuan berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. 

2. Survei Karakter

Survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, kebiasaan dan nilai-nilai (values) yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila sebagai hasil belajar non kognitif. 

3. Survei Lingkungan Belajar

Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru dan perbaikan praktik pengajaran dan latar belakang keluarga peserta didik. 

B. Tujuan Asesmen Nasional

1. Asesmen Nasional (AN) untuk meningkakan mutu pendidikan. Asesmen Nasonal dilakukan untk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajara mengajar yang diharapkan berdampak kepada karakter dan kompetensi peserta didik. 

1. Asesmen Nasional (AN) sebagai penunjuk arah tujuan praktik pembelajaran. Asesmen Nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Untuk itu diharapkan maka Dinas Pendidikan dan sekolah dapat mendorong untuk untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. 

Baca juga: Tanya Jawab Seputar AN

2. Asesmen Nasional (AN) memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri program yang baik, pengajaran yang baik, kebijakan sekolah yang membentuk akademik, sosial dan kemanan yang kondusif.

3. Asesmen Nasional (AN) untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi : mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah, sebagai umpan balik berkala yang obyektif dan konprehensif bagi manajeman sekolah, dinas pendidikan dan Kemendikbud.  

C. Uraian  Komponen yang di ukur dari Asesmen Nasional (AN)

1. Komponen AKM terdiri dari  literasi membaca dan numerasi.

a. Literasi membaca  menyangkut konten, proses kognitif dan konteks. Konten terdiri dari  teks informasi  dan teks sastra.  Proses Kognitif berkaitan dengan kemampuan menemukan informasi, Interprestasi dan integrasi evaluasi dan refeksi. Sedangkan konteks terdiri dari kemampuan personal,  sosial budaya dan saintifik

b. Numerasi juga dilihat dari sisi  konten, proses kognitif dan konteks

Konten terdiri dari : Bilangan, pengukuran dan geometri data uncertainty, dan aljabar. Proses kognitif terdiri dari pemahaman, aplikasi dan penalaran sedangkan konteks terdiri dari personal, sosial cultural dan saintifik. 

2. Survey Karakter 

Survey karakter berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yaitu: beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri,  bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. 

3. Survei lingkungan belajar

Survei linkungan belajar berkaitan dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan yaitu:

a. Iklim keamanan sekolah seperti keamanan dan well being siswa, sikap dan keyakinan guru serta kebijakan dan program sekolah.

b. Iklim kebhinekaan sekolah seperti praktik multicultural di kelas, sikap dan keyakinan guru dan kepala sekolah serta kebijakan dan program sekolah.

c. Indeks sosial ekonomi terdiri dari pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar dirumah

d. Kualitas pembelajaran terdiri dari manajemen kelas, dukungan efektif dan aktivitas kognitif

e. Pengembangan guru terdiri dari refleksi dan perbaikan pembelajaran dan dukungan refleksi guru. 

Baca juga: Model Kompetensi Dalam Pengembangan Guru

D. Pelaksanaan Assesmen Nasional 

Pelaksanaan Asesmen Nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten serta Kanwil dan Kantor Kemenag. AN ini dilaksanakan  berbasis computer dan daring. Peserta didik mengerjakan AKM dan survey karakter dengan pengawasan dan waktu yang ditertukan (terjadwal) sedangkan guru dan kepala sekolah mengerjakan survey lingkungan secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. 

E. Hasil Asesmen Nasional

Hasil  Asesmen Nasional (AN) 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik, guru maupun sekolah akan tetapi digunakan sebagai pemetaan awal (baseline), pemetaan mutu sistem, dan penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program ke setaraan. Hasil pengukuran instrumen dapat digolongkan kepada  4 kategori yaitu: Perlu Intervensi Khusus, Dasar/Minimal, Cakap/Baik, dan Mahir dilengkapi dengan deskripsinya.  

Demikian uraian uraian tentang Asesmen Nasional yang dikutip dari berbagai sumber dan pelatihan yang diikuti. Semoga bermanfaat


Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru

Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/Gt/2020 tanggal 13 November 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru, meliputi dua hal yaitu model kompetensi guru dan model kepemimpinan sekolah. 

Model Kompetensi adalah representasi dari kompetensi guru.  Model kompetensi guru meliputi kategori: pengetahuan professional, praktik pembelajaran professional; dan pengembangan profesi .

Sedangkan kompetensi kepemimpinan pendidikan menjadi  kompetensi yang terintegrasi. Model kompetensi kepemimpinan sekolah meliputi kategori: pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran dan kepemimpinan manajemen sekolah

Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan. Guru harus melaksanakan Pengembangan Profesi dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya paling sedikit melaluI dua kategori yaitu : 1) pendidikan, dan 2)  pendidikan dan pelatihan  

Pendidikan yang dimaksud adalah  pendidikan profesi yang menggunakan model kompetensi untuk :

• Pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan profesi guru;

• Pengembangan instrumen kompetensi teknis untuk kenaikan jenjang jabatan guru;

• Pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan guru penggerak;  

• Pengembangan materi dan penilaian pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah.

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dalam tugas dapat menggunakan model kompetensi yang penggunaanya untuk:

• Pengembangan instrumen penilaian pada program pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi; dan/atau

• Pembinaan secara berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Baca juga: Standar Proses Pembelajaran Dalam PP 57 Tahun 2021

Sebagai pendidik professional maka Perdirjen 6565/B/Gt/2020 tanggal 13 November 2021 menguraikan lingkup model kompetensi dan model kompetensi kepemimpinan pada Lamiran I dan II  peraturan tersebut. 

A. Model Kompetensi Guru

Model Kompetensi Guru adalah representasi dari kompetensi guru yang terintegrasi.

Model kompetensi Guru meliputi tiga kategori yang dijabarkan kepada beberapa kegiatan guru, kemudian untuk mengukur kegiatan tersebut dijabarkan kepada indikator capaian . Dari indikator dapat dilihat jenjang kompetensi (tingkat penguasaan kompetensi) yang dimulai dari  berkembang, layak, cakap dan mahir

Adapun lingkup model kompetensi guru meliputi:

1. Pengetahuan profesional dengan kompetensi:

a. menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran;

b. menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid; dan

c. menetapkan tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila.

2. Praktik pembelajaran profesional dengan kompetensi:

a. mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman;

b. menyusun desain, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang efektif;

c. melakukan asesmen, memberi umpan balik, dan menyampaikan laporan belajar; dan

d. mengikutsertakan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran.

Baca juga: Contoh Laporan pengembangan Diri (Edisi Terbaru)

3. Pengembangan profesi dengan kompetensi:

a. menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri;

b. menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, untuk berperilaku sesuai kode etik guru;

c. menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak;

d. melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja; dan

e. berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karier.

B. Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah

Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah adalah representasi dari kompetensi kepemimpinan pendidikan yang erintegrasi. Model kompetensi kepemimpinan sekolah ini meliputi kategori:

1. Pengembangan diri dan orang lain dengan kompetensi sebagai berikut:

a. menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi;

b. mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran;

c. berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karier; dan

d. menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik.

2. kepemimpinan pembelajaran dengan kompetensi sebagai berikut:

a. memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid;

b. memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid;

c. memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid; dan

d. melibatkan orang tua/wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah.

3. kepemimpinan manajemen sekolah dengan kompetensi sebagai berikut:

a. mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid; dan

b. memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid.

4. Kepemimpinan pengembangan sekolah dengan kompetensi sebagai berikut:

a. memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan; dan

b. melibatkan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. 

Secara lengkap model kompetensi dalam pengembangan profesi guru dapat di baca dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/Gt/2020 tanggal 13 November 2020 (UNDUH DISINI)


Tugas Dan Tanggungjawab Tim Bos Sekolah

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler bahwa Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi riil  dan kebutuhan Sekolah

Perencanaan yang dimaksud mengacu pada hasil EDS (Skala Prioritas)  yang direalisasikan ke dalam RKAS yang kemudian  digunakan sebagai acuan dalam pengeluaran/penggunaan biaya dalam kegiatan sekolah.

Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler yang telah diatur oleh pemerintah.

Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah,  didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat

Agar perencanaan, penggunaan dan pelaporan BOS reguler dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku maka kepala sekolah tidak diperkenankan mengelola sendiri namun perlu dibantu dengan  Tim BOS Sekolah.

A. Susunan Tim BOS Sekolah 

Tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah melalui Surat Keputusan (SK) kepala sekolah yang terdiri dari 5 orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
2. Bendahara sekolah; 
3. Anggota sebanyak 3 orang dengan rincian  1 (satu) orang dari unsur guru;  1 (satu) orang dari unsur komite sekolah; dan  1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.


Tim BOS yang dibentuk kepala sekolah selanjutnya akan bekerja dengan ruang lingkup perencanaan, penggunaan dan pelaporan BOS reguler dengan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan Pemerintah tentang penggunaan dana BOS reguler.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Bos Sekolah 

Adapun tugas dan tanggungjawab Tim BOS yang ditetapkan kepala sekolah terdiri dari 12 butir yaitu:
  1. Mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah 
  2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik 
  3. Menyusun RKAS mengacu pada EDS, prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi 
  4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian 
  5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler 
  6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
  7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
  8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
  9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima 
  10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan 
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat 
  12. Agar pelaksanaan tugas di atas dapat terlaksana dengan baik , maka kepala sekolah perlu melakukan koordinasi /rapat kerja tim , menelaah kebijakan tentang BOS reguler, membagi tugas siapa dan mengerjakan apa , memahami prinsip-prinsip penggunaan dana BOS dan mengingatkan tentang larangan bagi Tim BOS sekolah, melakukan monitoring dan evaluasi kerja Tim. 
C. Penggunaan Dana Bos

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
  1. Penerimaan Peserta Didik baru;
  2. Pengembangan perpustakaan;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  12. Pembayaran honor.
D. Ketentuan Penggunaan Dana BOS untuk Pembayaran Honor 

1. Pembayaran honor tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerinyah pusat dan atau/Pemerintah Daerah
2. Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal
3. Honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia

Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler  sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.
Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan:
  • berstatus bukan aparatur sipil negara;
  • tercatat pada Dapodik;
  • memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  • belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pembayaran honor sebagai diberikan kepada guru dengan persyaratan:
  • berstatus bukan aparatur sipil negara;
  • tercatat pada Dapodik;
  • belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
  • melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.
Dalam hal pembayaran honor guru  terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
  • ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
Penyaluran dana BOS Reguler di sekolah dilakukan sebanyak tiga kali tahap 1 (30%), tahap 2 (40%) dan tahap 3 sebanyak 30%. Adapun besaran dana BOS Reguler tidak lagi sama antar daerah namun sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 

Untuk SD paling rendah 900.000 s.d 1.960.000, SMP 1.100.00 s.d 2.480.000, SMA 1.500 s.d 3.470.000 dan SMK 3.500 s.d 7.940.000


D. Larangan Bagi Tim BOS Sekolah 

Tim BOS yang ditetapkan oleh kepala sekolah dilarang untuk:
  1. Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler;
  2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
  3. Meminjamkan kepada pihak lain;
  4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
  5. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
  6. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
  7. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  8. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
  9. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
  10. Membangun gedung atau ruangan baru;
  11. Membeli instrumen investasi;
  12. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
  14. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  15. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.
Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikianlah tugas dan tanggungjawab tim BOS disekolah dan dengan adanya tim tersebut diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan maupun penyimpangan  dalam penggunaaan BOS reguler.

Bahan bacaan:
1. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan  Dana BOS Reguler
2. PMK. No. 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik